Trump wanting Greenland

 

EVERYONE LAUGHED WHEN PRESIDENT TRUMP SAID HE WANTED GREENLAND. NOBODY IS LAUGHING NOW. HERE'S THE REAL REASON.

It was never about the ice.

It was never about the 60,000 people who live there.

It was never even really about the rare earth minerals.

It was about something most people have never heard of.

It's called the GIUK Gap.

Greenland. Iceland. United Kingdom.

A naval chokepoint that sits between the Arctic Ocean and the North Atlantic — the passage through which any ship, any submarine, any military vessel traveling from the Arctic to the rest of the world must pass.

Whoever controls Greenland controls that gap.

And whoever controls that gap controls the future of global shipping.

Here's why that matters right now.

The Arctic is melting.

Fast.

Arctic sea ice is declining 13% every decade.

The Arctic shipping route which runs from Asia to Europe through the Arctic Ocean is 40% shorter than the Suez Canal route.

30% faster in transit time.

By 2030, that route is projected to increase trade volumes between Asia and Europe by 5% to 10%.

Researchers estimate that by 2030, up to 4.7% of all world trade roughly two thirds of the current Suez Canal traffic, could be rerouted through the Arctic.

Think about what that means.

The Suez Canal, the busiest shipping lane on earth...carved in the 1860s, could lose two thirds of its traffic to a route that barely existed a decade ago.

And Greenland sits directly at the entrance to that route.

China already declared itself a "near-Arctic state" in 2018.

Russia controls over half of the Arctic Ocean coastline and has been building military and commercial Arctic infrastructure for years.

Russia's cargo traffic on the Northern Sea Route grew almost fivefold between 2014 and 2020.

They are targeting 193 million tons of Arctic cargo by 2030.

Trump watched all of this.

And decided America needed to own the chokepoint — not just access it.

Is he right?

Harvard's Belfer Center called Greenland "the geostrategic linchpin connecting the Arctic, North America, and Europe."

War on the Rocks, a foreign policy journal wrote: 

"Trump's emphasis on ownership may be misplaced. But his assessment that Greenland is a strategically critical territory is correct."

My rich dad taught me something about assets that I never forgot.

He said: "The best time to buy an asset is before the world realizes what it's worth."

In 1867, the US bought Alaska for $7.2 million.

Every analyst at the time called it "Seward's Folly."

Today, Alaska produces 500,000 barrels of oil per day and controls the Pacific's strategic northern flank.

Trump isn't crazy.

He's just early.

The question my rich dad would be asking right now is not:

"Can the US take Greenland?"

It's:

"Who else is already positioning there — and what does it cost you if they get there first?"

Copied from Robert Kiyosaki's facebook account

NEKOLIM vs. KEBERLANJUTAN

 Tulisan ini berupa copas dari akun MAM di facebook, sedangkan foto kuambil dari akun mbak RRM.

 

NEKOLIM vs. KEBERLANJUTAN 

 

Katakanlah, saya bukan berpihak pada pemimpin lama. Saya bukan berpihak pada pemimpin baru. Saya bukan berpihak pada pemimpin utopis, yang pandai berkata-kata. Saya tidak juga berpihak pada oposisi.

Saya berpihak pada keberlanjutan. Saya berpihak pada oposisi yang memiliki pandangan kritis, sambil menyumbang pada keberlanjutan. Saya berpihak pada pemimpin lama yang mengambil sikap menguatkan pemimpin baru. Saya berpihak pada pemimpin baru yang menghormati dan menghargai pemimpin lama. Karena kemajuan tidak tercipta dari siklus penghancuran yang berulang, tetapi dari kesinambungan, di mana setiap generasi memperkuat apa yang telah dibangun sebelumnya.

 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejarah menunjukkan bahwa keberlanjutan adalah sesuatu yang sulit diwujudkan, karena rakyat terus digiring untuk percaya bahwa setiap era baru harus dimulai dengan menghancurkan era sebelumnya. Seakan-akan, bangsa ini harus selalu memulai dari nol, seakan-akan pemimpin lama adalah kegelapan mutlak yang harus dihapus, dan pemimpin baru adalah cahaya suci yang turun untuk menyelamatkan negeri.

 

1

Pada penjajahan gaya lama, penjajah mengirimkan tentara ke tanah jajahan. Divide et impera diterapkan, mengadu domba kelompok-kelompok lokal agar saling melemahkan. Para pemberontak dibasmi, yang bersikap kritis dipenjara, dan yang melawan dihukum dengan kejam. Sumber daya alam dieksploitasi secara langsung, dan masyarakat pribumi dipaksa tunduk melalui dominasi militer serta sistem kolonial yang menindas.

 

"Inggris kita linggis, Amerika kita seterika", teriak Bung Karno. Saya takjub, Bung Karno dengan jernih melihat, telah diciptakan strategi baru setelah PBB dibentuk. 

 

Sejak Indonesia merdeka, Bung Karno sudah melihat transformasi model penjajahan dari kolonialisme klasik menjadi nekolim—neokolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Dalam model ini, penjajah tidak perlu lagi mengirimkan pasukan ke tanah jajahan. Mereka cukup memanipulasi keadaan dari jauh. Warga asli di tanah jajahan dibenturkan satu sama lain, menciptakan konflik internal yang melemahkan bangsa itu sendiri. Kekacauan ekonomi dan sosial sengaja diciptakan agar bangsa yang baru merdeka tetap bergantung pada kekuatan luar. Proxy war menjadi strategi utama: perang dilakukan tanpa perlu intervensi langsung, cukup dengan mengendalikan elite lokal, sistem keuangan, dan aliran informasi.

 

Di era modern, penjajahan semakin canggih. Salah satu senjata utamanya adalah Firehose of Falsehood, strategi yang membanjiri publik dengan kebohongan secara terus-menerus hingga batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur. Media dikuasai atau diarahkan agar hanya menyajikan informasi yang menguntungkan kepentingan tertentu. Tidak perlu lagi memalsukan berita secara langsung—cukup ciptakan narasumber yang bisa berbohong, dan media massa tetap bisa menjaga klaim integritasnya dengan menuliskan “menurut narasumber.” Dengan cara ini, kebohongan tetap dapat diedarkan secara luas tanpa melanggar etika jurnalistik secara eksplisit.

 

2

Lebih jauh lagi, rakyat diarahkan untuk menjadi anti-keberlanjutan. Setiap pergantian pemimpin tidak boleh melanjutkan yang sebelumnya, tetapi justru harus menghancurkannya. Warisan pembangunan, kebijakan jangka panjang, bahkan stabilitas sosial—semuanya harus di-reset, seakan-akan pemimpin sebelumnya adalah kegelapan mutlak yang harus dihapus dari sejarah.

 

Lihatlah bagaimana Sukarno dijatuhkan dan dihapus dari narasi resmi pada era Suharto. Orde Lama digambarkan sebagai bencana, sedangkan Orde Baru hadir sebagai penyelamat. Kemudian, saat Orde Baru tumbang, Suharto dan seluruh rezimnya dicitrakan sebagai tiran mutlak, sementara reformasi dipersembahkan sebagai solusi sempurna. Pola ini terus berulang: setiap pemimpin yang baru harus mencitrakan diri sebagai sosok putih-bersih yang datang untuk menebus kesalahan pendahulunya, yang kini dicap hitam-legam bagai jelaga.

 

Dengan pola ini, bangsa ini tidak pernah benar-benar maju. Setiap periode pemerintahan hanya sibuk membongkar, mencaci, dan menghapus kebijakan sebelumnya. Pembangunan yang seharusnya berkesinambungan justru tersendat karena ego politik dan propaganda yang dimainkan oleh kepentingan luar. Akibatnya, negara terus sibuk berputar dalam lingkaran krisis yang sama, tanpa pernah memiliki momentum yang cukup untuk melompat ke tahap berikutnya.

 

Masyarakat pun terjebak dalam narasi ini. Alih-alih bersikap kritis dan membangun, mereka diajarkan untuk membenci pemimpin lama dan menggantungkan harapan buta pada pemimpin baru, seakan-akan perubahan hanya bisa datang dari sosok individu, bukan dari kesadaran kolektif dan sistem yang diperkuat. Begitu pemimpin baru gagal memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, siklus kembali berulang: sang pemimpin akan dijatuhkan, lalu sosok lain yang seolah lebih suci akan dimunculkan sebagai penyelamat baru.

 

3

Sementara itu, di balik layar, penjajahan gaya baru terus berjalan. Sumber daya alam tetap dikuras, kebijakan tetap diarahkan untuk kepentingan asing, dan rakyat tetap dikendalikan melalui propaganda yang tidak pernah berhenti. Namun, yang lebih berbahaya dari itu adalah keberadaan shadow oligarchy—para elite yang sejatinya menjadi penguasa sebenarnya, bukan pemerintahan yang tampak di permukaan.

 

Mereka adalah kelompok yang selama ini merampok APBN, APBD, dan sumber daya alam (SDA) Indonesia, menguasai berbagai sektor strategis, dari energi hingga infrastruktur, dari pangan hingga keuangan. Mereka tidak bekerja secara terang-terangan, tetapi membangun jaringan yang begitu kuat di dalam sistem pemerintahan, dunia bisnis, dan institusi hukum. Dengan kekuatan ekonomi dan akses politik yang mereka miliki, mereka dapat menentukan siapa yang naik dan siapa yang jatuh.

 

Shadow oligarchy ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk simbiosis mutualisme dengan neokolonialisme dan imperialisme (nekolim). Mereka menjadi perpanjangan tangan bagi kepentingan asing, memastikan bahwa SDA Indonesia tetap diekspor dalam bentuk mentah, bahwa industri dalam negeri tetap lemah, dan bahwa kebijakan negara tetap tunduk pada mekanisme global yang menguntungkan pihak luar. Mereka mendapatkan keuntungan dari eksploitasi bangsa sendiri, sementara rakyat kecil terus dibiarkan bertarung dalam ilusi demokrasi yang dikendalikan dari balik layar.

 

Ketika ada pemimpin yang mencoba melawan sistem ini, mereka akan menghadapi berbagai serangan, baik melalui skenario politik, tekanan ekonomi, maupun kampanye propaganda yang dirancang untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Jika perlu, shadow oligarchy tidak segan-segan menciptakan instabilitas dengan mengadu domba kelompok masyarakat, memperkeruh situasi sosial, atau bahkan memanfaatkan jalur hukum untuk menggulingkan lawan-lawan politik mereka.

 

Selama shadow oligarchy ini masih bercokol dan rakyat masih terjebak dalam kebencian yang dikendalikan oleh propaganda mereka, maka cita-cita kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa akan tetap menjadi angan-angan semata. Perjuangan sebenarnya bukan sekadar mengganti pemimpin, tetapi meruntuhkan sistem bayangan yang selama ini membuat bangsa ini terus berada dalam lingkaran penjajahan gaya baru.

 

4

Menjadi Bangsa yang Kritis, Bukan Bangsa yang Mudah Diperdaya

 

Karena itu, penting bagi setiap individu dalam masyarakat untuk tidak terperangkap dalam narasi keburukan yang disebarkan tanpa henti. Sikap kritis bukan berarti mudah percaya pada semua yang tampak “melawan arus” atau “mengungkap kebenaran yang tersembunyi.” Sikap kritis juga tidak berarti menelan mentah-mentah kebencian yang ditanamkan terhadap pemimpin lama atau pun pemimpin baru. Sikap kritis adalah kemampuan memilah informasi, mengakui kebaikan di mana pun ia berada, dan memberi masukan konstruktif terhadap apa yang masih kurang.

 

Setiap kebaikan harus didukung. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi bukan berarti setiap kebijakan yang dihasilkan harus dicurigai dan dijatuhkan. Jika ada yang tidak sempurna, solusinya bukanlah memperkuat kecurigaan, melainkan membangun diskusi yang sehat dan memberikan kritik yang berbasis data serta solusi yang konkret.

 

Kita harus melatih diri untuk melihat realitas secara lebih jernih—tidak terombang-ambing oleh propaganda, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dimainkan untuk kepentingan segelintir elite. Kita harus sadar bahwa kemajuan suatu bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh rakyatnya.

 

Sejarah hanya akan berulang jika rakyat tetap mudah diperdaya. Sebaliknya, sejarah bisa berubah jika rakyatnya memahami permainan yang sedang dimainkan, menolak menjadi pion dalam konflik yang direkayasa, dan berani membangun keberlanjutan, bukan sekadar mengganti pemimpin dan menciptakan siklus penghancuran tanpa akhir.

 

5

Menuju Indonesia Emas 2045

 

Tahun 2045 akan menjadi momentum bersejarah: 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Banyak yang menyebutnya sebagai Indonesia Emas, sebuah visi di mana Indonesia akan menjadi negara maju, dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, dan masyarakat yang sejahtera. Namun, semua ini tidak akan tercapai jika bangsa ini terus terperangkap dalam siklus penghancuran yang tidak berkesudahan.

 

Indonesia Emas bukan sekadar slogan. Ini adalah tantangan bagi setiap rakyat Indonesia untuk keluar dari jebakan propaganda, untuk berpikir lebih jernih, lebih konstruktif, dan lebih berorientasi pada solusi. Setiap pemerintahan yang datang harus membangun di atas fondasi yang sudah ada, bukan menghancurkan yang lama hanya demi citra politik baru. Setiap kebijakan harus dievaluasi dengan kritis dan objektif, bukan dengan kebencian atau fanatisme.

 

Bangsa ini hanya akan menjadi besar jika rakyatnya berani berpikir mandiri, berani membangun keberlanjutan, dan berani menjadi bagian dari solusi. Indonesia Emas 2045 tidak akan datang dengan sendirinya—ia harus diperjuangkan dengan kesadaran, kerja keras, dan sikap kritis yang sehat.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045, tetapi apakah kita mampu melepaskan diri dari siklus yang selama ini menghambat kemajuan bangsa ini? Jika kita berhasil keluar dari lingkaran penghancuran, propaganda, dan dominasi shadow oligarchy, maka pencapaian Indonesia Emas 2045 bukan sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang akan terwujud secara alami sebagai hasil dari bangsa yang sadar, bersatu, dan berdaulat atas nasibnya sendiri.

 

MAM

Desi Anwar: Burning Questions

Desi Anwar: Burning Questions
Desi Anwar | September 13, 2010

Terry Jones, a pastor who leads a congregation of 30 people in Florida, wanted to burn the Muslim holy book because he thinks Islam is evil.

Personally, I couldn’t care less what Jones gets up to. The world is full of weird people who do weird things, but life is too short to waste time on the antics of a few sick individuals seeking attention.

My concern, however, is the media’s reaction to the case. Is Jones really worthy of the endless airtime and pages devoted to him? Is airing the hateful words of a lone, obscure pastor with a tiny following what constitutes good journalism?

As the pressure mounted to call off his plan — including public condemnation from the US secretary of state and the president himself — Jones, probably gratified by such a high level of attention, had second thoughts.

The global sigh of relief was nearly audible. The only ones who were disappointed seemed to be the journalists camped in the heat outside his church demanding to know if there was going to be a Koran burning or not.

Because if there was, they were sure as hell ready to cover the event live and to broadcast it around the world.

It was a good thing that the pastor was made to come to his senses.

After all, if a cartoon poking fun at the Prophet Muhammad published by an obscure Danish magazine managed to provoke angry reactions on the other side of the world, it is not difficult to imagine what the Koran being burned live on global television would incite.

It’s not a question of freedom of expression that is at stake. We are all entitled to our own opinions and feelings.

Rather, it’s how we should deal with these kinds of ideas and whether they are newsworthy information fit for the global media. The pastor hates Islam, and that is within his right.

I’m sure a lot of people do. But hate is not news, unless hate itself is something we want to peddle for sensation and ratings.

For the media to elevate some obscure nobody into a figure of importance — in whose hands rests the delicate balance of global peace — smacks of naivete, if not cynicism.

The best thing that can be done to someone like Jones is to ignore him into insignificance and not play into the hands of what terrorists throughout time have always done, which is to seek attention and sympathy for their cause.

Otherwise, the world will forever be held hostage to the likes of Jones, people who relish the idea of having those in power at their beck and call.

The solution to this is simple ­— don’t send a camera crew to give these people the attention they seek.

Cover something else, such as the work being done by the Jewish widows Susan Retik and Patti Quigley, whose husbands died in the Sept. 11 terrorist attacks and who, rather than nurse a lifetime of grief and hatred, built an organization to help educate thousands of Afghan widows and war victims. Now that is newsworthy.

The other thing that upset me about this whole business is how President Susilo Bambang Yudhoyono went out of his way to contact US President Barack Obama and weigh in on the issue.

This was not only unnecessary (the United States is quite capable of handling a potentially explosive problem), but also risible coming from someone who’s been conspicuously silent on his own country’s problem of simmering religious intolerance, leaving it instead to the people to fight it out for themselves.

The attack on a Christian pastor on Sunday was a natural consequence of a festering problem that the state has not been willing to resolve — the protection of minorities and the practice of pluralism as the country’s basic principle.

Obama and New York Mayor Michael Bloomberg have stood firm in the face of opposition to an Islamic center near Ground Zero because they know that on basic and fundamental issues of tolerance and religious rights, noble values must prevail over baser and reactive human emotions.

They are risking their popularity and political capital in the name of what is good for the entire country, because although this might not be what politicians do, it is certainly what good leaders should do.

Obama is sticking his neck out to protect Muslims in America. Where is Yudhoyono’s effort to protect Christians in Indonesia? His pusillanimity has only escalated the problem.

The government needs to understand that when it comes to matters of religion and minority rights, even in democracies, it should not be left for the majority’s overriding sentiment to decide, but for the state to protect.

For it is in a country’s ability to protect its minorities that the integrity and legitimacy of the government lies.


Desi Anwar is a senior anchor and writer. She can be contacted at www.desianwar.com and www.dailyavocado.net.